21231992_10155712824202220_5749410459973438191_n
21271172_10155712824037220_782783968896847053_n
21317454_10155712824087220_6611703106708761470_n
21369393_10155712823982220_9219252758464998958_n
21371267_10155712824147220_6848345699503252313_n
21231992_10155712824202220_5749410459973438191_n
21271172_10155712824037220_782783968896847053_n
21317454_10155712824087220_6611703106708761470_n
21369393_10155712823982220_9219252758464998958_n
21371267_10155712824147220_6848345699503252313_n

Pengelolaan Dana Pesangon Karyawan Perum DAMRI Melalui Program PPUKP Mandiri DPLK

Siaran Pers

Jakarta 5 September 2017 – Dana pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Akan mengelola dana pesangon Perusahaan Umum (Perum) Djawatan Angkoetan Motor Republik Indonesia (DAMRI) melalui program PPUKP guna meningkatkan nilai tambah yang dapat diberikan kepada para pensiunan. Perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani oleh direktur Utama Mandiri DPLK Syah Amondaris dan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perum DAMRI Sarmadi Usman dikantor Pusat Perum DAMRI, Jakarta, Selasa (5/9).

Program PPUKP ini merupakan program pensiun untuk pencadangan manfaat paska kerja bagi karyawan Perum DAMRI sebagaimana yang diatur dalam UU. No 13 tahun 2003 dan PSAK 24. Program ini akan memberikan kepastian kepada ± 3.750 karyawan Perum DAMRI dalam memasuki masa pensiun nanti.

Menurut Syah Amondaris, kerjasama ini merupakan kolaborasi dua BUMN strategis dalam meningkatkan kapasitas diri dalam melayani masyarakat.

“Saat ini kami memiliki beragam paket investasi yang dimanfaatkan nasabah kami unutuk mengoptimalisasi asset yang dipercayakan kepada mandiri DPLK,” kata Syah Amondaris.

Mengantungi pengesahan dari Otoritas jasa keuangan sejak tahu  2012, Mandiri DPLK mengelola dana pension sebanyak 207 perusahaan dengan total Asset Under Management (AUM) sebesar  ± Rp 8 Triliun per 31 Agustus 2017.

Tentang Mandiri  DPLK

Mandiri DPLK, didirikan berdasarkan keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tanggal 31 Januari 2011 dan telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-103/KM.10/2011 tanggal 11 Februari 2011 dan yang peraturan Dana Pensiunnya telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor : KEP.DIR/317/2014 tanggal 20 Nopember 2014 yang telah memeproleh pengesahan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-3135/NB.1/2014 tanggal 3 Desember 2014 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 103 tanggal 26 Desember 2014, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor:49/DP/2014.