Sejarah Damri

 

Tahun 1943

saat Indonesia masih diduduki Jepang, terdapat usaha transportasi JAWA UNYU ZIGYOSHA untuk melayani angkutan barang dan ZIDOSHA SOKYOKU untuk melayani angkutan penumpang.

Tahun 1945

saat Indonesia sudah merdeka, JAWA UNYU ZIGYOSHA berubah nama menjadi “Djawatan Pengangkoetan” untuk angkutan barang dan ZIDOSHA SOKYOKU beralih menjadi “Djawatan Angkutan Darat” untuk angkutan penumpang.

 

Tahun 1946

kedua Djawatan tersebut digabung menjadi “Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia” disingkat DAMRI berdasarkan Makloemat Menteri Perhoeboengan RI No.01/DAM/46, dengan tugas utama menyelenggarakan pengangkutan darat dengan bus, truk dan angkutan bermotor lainnya. Sejak itulah DAMRI bertugas melayani masyarakat dan mengambil peran dalam mempertahankan kemerdekaan di era agresi Belanda pasca kemerdekaan.

 

Tahun 1961

DAMRI menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara (BPUPN) berdasarkan PP No.233 Tahun 1961.

 

Tahun 1965

BPUPN dihapus dan DAMRI ditetapkan menjadi Perusahaan Negara (PN).

 

 

Tahun 1984

DAMRI beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan PP No.30 Tahun 1984.

 

Tahun 2002

status DAMRI sebagai Perum disempurnakan dengan PP No. 31 Tahun 2002, yang berlaku hingga saat ini. Perum DAMRI diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan jasa angkutan umum,penumpang dan barang di atas jalan dengan kendaraan bermotor yang bermutu tinggi.